Update
Home / Kedaulatan Politik Masyarakat

Kedaulatan Politik Masyarakat

A. Kesadaran berpemerintahan, berbangsa dan bernegara
Jenis kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara 2 jenis
Jumlah kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara 2 kegiatan
Jenis-jenis kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika 3 jenis
Jumlah kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika 3 kegiatan
Jenis kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya 0 jenis
Jumlah kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya 0 kegiatan
Jumlah kasus warga desa/kelurahan yang minta suaka/lari ke luar negeri 0 kasus
Jumlah warga yang melintasi perbatasan ke negara tetangga secara resmi 0 orang
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi 0 orang
Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan 0 kasus
Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga 0 kasus
Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini 0 kasus
Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan 0 kasus
Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini 0 kasus
Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara 0 kasus
Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini 0 kasus
Jumlah kasus sengketa perbatasan yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi. 0 kasus
Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya 0 kasus
Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah 2 kasus
Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan 0 kasus
Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain 0 kasus
   
B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi
Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan 1 jenis
Jumlah Wajib Pajak 3114 orang
Target PBB Rp 98.711.908,00
Realisasi PBB 100,00 %
Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB 0 tindakan
Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan 0 jenis
Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan 0 orang
Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Rp 0,00
Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan 0,00 %
Jenis pungutan resmi lainnya di Desa/Kelurahan 0 jenis
Target pungutan resmi tingkat desa/kelurahan Rp 0,00
Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan 0,00 %
Jumlah kasus pungutan liar 0 kasus
Jumlah penyelesaian kasus pungutan liar 0 kasus
   
C. Partisipasi Politik
1. Jumlah Partai Politik dan Pemilihan Umum
Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih 3590 orang
Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu 3053 orang
Jumlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik 6 orang
Jumlah partai politik yang memiliki pengurus sampai di Desa/Kelurahan ini 12 partai
Jumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini 0 partai
Jumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan 0 orang
Jumlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu 0 orang
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan presiden/wakil 3154 pemilih
 
2. Pemilihan Kepala Daerah
Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih 0 orang
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Bupati/Walikota lalu 3590 pemilih
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Gubenur yang lalu 3534 pemilih
   
3. Penentuan Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan
Penentuan Jabatan Kepala Desa Dipilih masyarakat secara langsung
 
Penentuan Sekretaris Desa Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota
 
Penentuan Perangkat Desa termasuk Kepala Dusun Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Desa serta dilaporkan ke Camat
   
Masa jabatan Kepala Desa 6 tahun
   
Penentuan Jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan termasuk Kepala Lingkungan
   
4. Pemilihan BPD
Jumlah anggota BPD 5 orang
Penentuan anggota BPD Disahkan melalui keputusan Bupati/Walikota
   
Pimpinan BPD Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung
   
Pemilikan kantor/ruang kerja BPD Ada
Anggaran untuk BPD Ada
   
Produk keputusan BPD tahun ini 1. Peraturan Desa 0 buah
2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa 0 kali
3. Rancangan Peraturan Desa. 0 buah
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat 0 kali
5. Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali
6. Menyampaikan usul dan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali
7. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan APB Desa 0 kali
   
5. Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan
Keberadaan organisasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan
Dasar hukum keberadaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa/LKD
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa termasuk RT, RW, PKK, LKMD/K, LPM, Karang Taruna, Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani dan lembaga lainnya sesuai ketentuan 0 unit organisasi
Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan 0 unit organisasi
Pemilihan pengurus LKD/LKK
Pemilihan pengurus organisasi anggota
LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K,
Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya
Implementasi tugas, fungsi dan kewajiban LKD/LKK
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan LKD/LKK 0 kegiatan
Fungsi, tugas dan kewajiban lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi
anggota LKD/LKK
Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK 0 kegiatan
Alokasi anggaran untuk LKD/LKK Tidak
Alokasi anggaran untuk organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, PM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, kelompok tani dan organisasi lainnya
Kantor dan ruangan kerja untuk LKD/LKK
Dukungan pembiayaan, personil dan ATK untuk Sekretariat LKD/LKK dari APB-Desa dan Anggaran Kelurahan/APBD
Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK 0,00 %
Keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Urusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK
Kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK